Menyikapi Mimpi (Pemira Daring) Ketua DPM Unila

 



Dalam opini ketua Dewan Perwakilan Mahasiswa (DPM) yang bertajuk “Mungkinkah Unila Menggelar Pemira Daring?” membuat pribadi saya cukup bangga bagaimana tidak dalam opinya yang dimuat pers mahasiswa yakni Teknokra merencanakan dilaksanakannya pemira tahun 2020-2021 dengan metode daring. Kebanggaan akan hal tersebut muncul dari dua alasan sederhana dari diri saya pribadi. Pertama, selain sebagai sebuah solusi yang pada awalnya untuk mengakali keterbatasan akibat pandemi corona, pemira daring tersebut juga dapat dinilai sebagai sebuah inovasi. Hingga pada praktiknya nanti dapat memutus “arus sirkuler” pada hal tersebut adalah pemira yang dilaksanakan secara langsung setiap tahunnya, tentu saja paling tidak akan ada penghematan dari sisi anggaran dan kemudahan dari sisi partisipan yang akan memberikan suaranya. Kedua, pemira daring tersebut dapat menjadi sebuah prestasi bagi mahasiswa Unila pada umumnya dan Dewan Perwakilan Mahasiswa khususnya, sebab belum banyak kampus yang dapat mempraktikkannya . Sehingga bila sistem pemira daring tersebut dapat dibangun dengan baik dan meminimalisir keterbatasan bukan tidak mungkin kampus lain akan menjadikannya grand design untuk kemudian mereka praktikan hal serupa.

Terlepas dari kebanggaan akan rencana pemira daring, Dewan Perwakilan Mahasiswa terkesan melompat-lompat dalam melihat permasalahan dan mencari pemecahannya. Singkatnya bila kita gunakan sebuah asumsi “Sistem pemira daring dapat dibangun dan siap digunakan” yang kemudian kita hadapkan dengan pertanyaan sederhana dan cukup dogmatif dalam penyelenggaran pemilihan raya “Siapa yang akan menggunakan/memberikan suaranya? Dan berapa besar suara total akan masuk?” analisis demikian memang terkesan terlalu memaksa, selain kemungkinan dari asumsi tersebut sulit tercapai seperti waktu yang cukup pendek untuk membangun sistem (Pemira daring) tersebut juga terbatasnya data untuk menganalisisnya. Hal ini diakibatkan pemilihan raya selalu berakhir aklmasi (lima tahun terakhir hanya sekali adanya pemilihan)  sehingga pemetaan pemilih/distribusi frekuensi pemilih (asal fakultas, angkatan semester, ukm yang diikuti) tidak dapat dilakukan.

 

Sebuah permasalahan lebih khusus politik kampus akan dapat dengan mudah diselesaikan bila permasalahan tersebut dirumuskan dalam bentuk yang paling sederhana sesuai prioritasnya atau tingkatannya, tanpa meghilangkan esensi atau malah menimbulkan distorsi terhadap hakikat yang menjadi inti dari permasalahan yang dihadapi.

 

Kegagalan Budaya Aklamsi

Kecurigaan akan rencana pemira daring bukan berarti tidak ada, namun publik (mahasiswa Unila) lebih memilih mentidak apa-apa-kan hal demikian yang dapat kita katakan tidak peduli. Sebab dalam sistem politik kampus saat ini hampir seluruhnya terlihat baik, namun pada ikhwalnya hanya sebatas kelompok tertentu. Seperti halnya sistem aklmasi yang turun temurun diwariskan kemudian dibudayakan. Pada dasarnya aklamasi merupak salah satu dari metode pemungutan suara dimana cara tersebut adalah pemungutan suara bulat (100%) sehingga tida ada yang dirugikan. Selain itu kemungkinan yang dapat kita kedepankan bahwa aklmasi merupan third alternative yaitu konsep dimana setiap pihak bersepakat dalam sebuah cara untuk mencapai tujuan, konsep tersebut merupakan konsep yang lebih moderat setelah konsep alternatif kedua yaitu win-win solution. Namun realitasnya dalam politik kampus Unila menyimpang dari hal-hal tersebut, sehingga outpunya tak lain narasi dikampus mati, pendidikan politik kampus mati dan lain sebagainya.


Penulis: Max Tollenaar.

Iklan Atas Artikel

Iklan Tengah Artikel 1

Iklan Tengah Artikel 2

Iklan Bawah Artikel